SBU Konstruksi 2022 – Menyusul peraturan baru yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengenai perizinan jasa konstruksi, SBU konstruksi 2022 kembali menjadi perbincangan hangat banyak kalangan.
Namun begitu, perubahan peraturan tersebut sesungguhnya tidak memiliki perbedaan yang berarti. Hanya cara membuat SBU konstruksi 2022 dan beberapa ketentuan kecil saja berubah, selain itu, esensinya tetap sama.
Sertifikat Badan Usaha atau SBU adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh pemerintah sebagai bukti kelayakan dan profesionalitas sebuah perusahaan konstruksi. Tanpa dokumen ini, usaha konstruksi dinyatakan ilegal dan tidak memiliki ruang untuk berkembang di Indonesia.
SBU jasa konstruksi 2022 diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) dibawah pengawasan Menteri PUPR. SBU berlaku selama 3 tahun dengan kewajiban registrasi ulang oleh badan usaha setiap tahunnya. Setiap 3 tahun, perusahaan harus Perpanjang SBU 2022.
Baca juga : Pembuatan SKK Online
Lalu, apa saja fungsi dari SBU konstruksi 2022? Sepenting apakah sehingga Anda harus memilikinya? Berikut penjelasannya:
Dengan memiliki bukti legalitas, sebuah badan usaha memiliki perlindungan di mata hukum yang sah. Tentu hak hukum ini sangat penting untuk melindungi perusahaan dari pihak-pihak yang memiliki niat jahat terhadap badan usaha.
Adanya persoalan sengketa pada sebuah badan usaha tentu bukanlah kasus asing di telinga. Perebutan kepemilikan hingga saham sering menjadi berlarut-larut karena tidak adanya sertifikat sah yang mengatur ketetapan tersebut.
Memiliki SBU konstruksi yang terbaru adalah langkah antisipasi terbaik terhadap adanya kemungkinan persengketaan.
Salah satu persyaratan SBU konstruksi 2022 yang wajib dipenuhi oleh badan usaha adalah Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) tenaga kerja. SKK adalah surat resmi sebagai bukti profesionalitas tenaga kerja dalam bidang konstruksi.
SKK sendiri memiliki 7 jenjang SKK konstruksi, meliputi tingkat operator, teknisi atau analis, dan ahli. Masing-masing tingkat akan menempati kedudukan yang sesuai sehingga perusahaan dikelola dengan berimbang dan profesional.
Dengan memiliki SBU, secara otomatis perusahaan sudah memiliki tenaga kerja yang kompeten dalam bidang konstruksi. Belum lagi ditambah berbagai persyaratan lain yang menyangkut kelayakan alat operasional, ISO, laporan keuangan, dan lain sebagainya.
Perusahaan konstruksi bisa mendapatkan proyek pembangunan melalui forum lelang tender. Dalam pertemuan tersebut, setiap perusahaan konstruksi menawarkan desain dan jasa terbaik mereka. Perusahaan yang terpilih bisa disebut pemenangan dapat menggarap tender tersebut.
Lelang tender hanya dapat diikuti oleh perusahaan konstruksi yang sudah daftar SBU konstruksi 2022. Tanpa sertifikat tersebut, perusahaan tidak bisa mendapatkan proyek sehingga sulit untuk berkembang.
Selain mengikuti forum tender, badan usaha konstruksi juga perlu mengadakan kerja sama dengan pihak-pihak lain seperti joint venture atau joint operation. Peluang seperti ini penting untuk diikuti. Semakin banyak projek dan kerja sama yang pernah dilakukan, tentu makin baik.
Baca juga : Biaya Pembuatan SKA SKT 2022
Berbagai ketentuan soal SBU, diatur oleh pasal dan undang-undang hukum. Untuk menyelami seluk beluk SBU Konstruksi 2022 lebih dalam, kita akan membedah pasal-pasal landasannya secara langsung:
Peraturan ini membahas tentang penyelenggaraan perizinan bagi usaha-usaha yang berbasis risiko, contoh SBU. Perusahaan konstruksi memiliki risiko kerja jauh lebih tinggi daripada jenis usaha lain sehingga membutuhkan prosedur perizinan khusus yang lebih kompleks.
Edaran ini diterbitkan oleh Menteri PUPR, menjelaskan tentang kebijakan transisi layanan SBU dan SKK Kontruksi. Surat ini diterbitkan sejak tanggal 30 Desember 2020 dan masih berlaku sampai sekarang.
Adapun landasan hukum dari surat edaran ini adalah Undang-Undang, Peraturan Presiden (Perpres), Keputusan Presiden (Kepres), Peraturan Pemerintah (Permen), dan Keputusan Menteri (Kepmen) tahun 2017 dan 2020.
Perubahan terkait prosedur SBU sedikit menyebabkan pro dan kontra, terutama pembubaran LPJK di daerah-daerah. Banyak kalangan mempertanyakan, Kenapa LPJK dibubarkan di daerah? Kendati dampak yang timbul sangat besar, tidak ada klarifikasi resmi dari Menteri.
Selain dua pasal utama di atas, sebenarnya masih banyak lagi peraturan mengenai SBU 2022. Biasanya, perusahaan konstruksi besar akan menyewa seorang SBU konsultan untuk memahami seluruh peraturan terkait perizinan tersebut.
Baca juga : Syarat Pembuatan SBU Konstruksi 2022
Kini, Anda mungkin masih bertanya-tanya, bidang apa saja yang masuk dalam pengurusan SBU Konstruksi 2022? Perlu diketahui, terdapat 7 klasifikasi bidang konstruksi yang berada di bawah naungan perizinan SBU dari LPJK.
Saat ini, pengajuan SBU bisa dilakukan melalui dua cara. Pertama, datang langsung ke kantor LPJK. Kedua, melakukan registrasi online di situs Sistem Informasi Konstruksi Indonesia atau SIKI LPJK Registrasi Tenaga Kerja.
Adapun 7 klasifikasi SBU tersebut secara umum adalah sebagai berikut:
Demikian ulasan lengkap mengenai SBU Konstruksi 2022. Penjelasan sudah meliputi pengertian, fungsi, dasar hukum, serta kualifikasi perizinan SBU. Semoga bermanfaat bagi pembaca.