Dokumen SMAP menjadi syarat wajib perpanjangan masa berlaku SBU KBLI 2020, bagi seluruh Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) yang ingin melakukan re-sertifikasi SBU. Hal ini didasarkan pada PP No. 05 tahun 2021 dan SK Dirjen Binkon No. 144 Tahun 2022, serta Permen PUPR No. 8 Tahun 2022 Pasal 15 ayat 1 mengenai penerapan SMAP.
Lalu apa itu dokumen SMAP? Bagaimana cara mudah membuat dokumen SMAP? dan apa sanksi nya bagi perusahaan konstruksi yang tidak memiliki nya? Temukan bahasan terlengkap nya disini!!
Apa Itu Dokumen SMAP?
Dokumen SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyuapan) adalah bukti komitmen formal perusahaan dalam memerangi praktik korupsi, penyuapan, dan gratifikasi yang rentan terjadi dalam operasional bisnis, khususnya di sektor konstruksi. Dokumen ini tidak sekedar menjadi syarat administratif, melainkan cerminan integritas perusahaan dalam menjalankan prinsip Good Corporate Governance (GCG).
Dokumen ini mencakup:
- Kebijakan Anti Penyuapan (komitmen perusahaan melawan korupsi).
- Identifikasi Risiko (analisis potensi penyuapan di bidang operasional perusahaan).
- SOP Pencegahan (langkah konkret seperti pelatihan karyawan, pelaporan insiden, dan audit internal).
- Sanksi Internal (konsekuensi bagi pelanggar).
Kebijakan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) di bawah Kementerian PUPR untuk mewajibkan Dokumen SMAP sebagai syarat perpanjangan Sertifikat Badan Usaha (SBU) sejak 2023/2024 bukanlah tanpa alasan. Langkah ini lahir dari kegelisahan akan maraknya praktik korupsi yang menggerogoti sektor konstruksi Indonesia, serta upaya sistematis untuk membangun ekosistem bisnis yang lebih transparan dan berintegritas.
Tekanan untuk memberantas korupsi tidak hanya datang dari dalam negeri, tetapi juga dari komitmen Indonesia di kancah global. Ratifikasi UNCAC (United Nations Convention Against Corruption), sejak 2006 Indonesia terikat secara hukum untuk menerapkan sistem pencegahan korupsi di semua sektor, termasuk konstruksi. UNCAC mengedepankan pentingnya transparansi dalam mengelola proyek publik.
Contoh Dokumen SMAP
Dasar Hukum Penerapan SMAP untuk SBU
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 2021
- Permen PUPR No. 8 Tahun 2022 Pasal 15 ayat 1
a. Penerapan SMAP dapat dibuktikan dengan:
Sertifikat penerapan SMAP yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi terakreditasi;
b. Dokumen SMAP ; atau
c. Surat pernyataan komitmen memenuhi kelengkapan persyaratan dokumen penyelenggaraan sistem manajemen anti penyuapan paling lambat 1 (satu) tahun untuk BUJK kualifikasi besar, paling lambat 2 (dua) tahun untuk BUJK kualifikasi menengah dan spesialis, dan paling lambat 3 (tiga) tahun untuk BUJK kualifikasi kecil. - SK Dirjen Binkon No. 144 Tahun 2022
Perusahaan konstruksi yang tidak memiliki dokumen SMAP otomatis tidak memenuhi syarat dalam perpanjangan SBU Konstruksi.
Sanksi dari keterlambatan melakukan perpanjangan SBU, akan diberikan peringatan tertulis dan pembayaran denda administratif. Badan usaha yang tidak memenuhi kewajiban dalam membayar denda dan memperpanjang SBU maka Sertifikat Badan Usaha akan dicabut secara permanen.
Pencabutan ini akan menjadikan Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU), dan Penanggungjawab Teknis Badan Usaha (PJTBU) masuk kedalam daftar hitam, sehingga tidak bisa tergabung ke dalam bisnis konstruksi lagi dalam jangka watu 3 tahun setelah perizinan berusaha dinyatakan dicabut.
Tapi Anda tidak perlu khawatir, tim ahli kami memahami seluk beluk pembuatan dan penerapan dokumen SMAP dalam usaha konstruksi. Konsultasikan sekarang pembuatan dokumen SMAP Anda!
Langkah-Langkah Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)
Berikut adalah panduan lengkap dalam implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan :
1. Bentuk Tim SMAP
Langkah pertama yang krusial adalah membentuk tim khusus untuk mengelola penerapan SMAP. Tim ini idealnya melibatkan perwakilan dari beberapa divisi utama, yakni Divisi Hukum, SDM/HRD, dan Manajemen Risiko. Kolaborasi antar divisi ini penting untuk menciptakan sistem yang terintegrasi. Tugas utama tim SMAP ini menyusun kebijakan anti penyuapan dan mengidentifikasi potensi risiko korupsi
2. Identifikasi Risiko Penyuapan
Setelah tim terbentuk, langkah selanjutnya adalah melakukan pemetaan terhadap titik-titik rawan terjadinya penyuapan. Analisis ini mencakup seluruh aktivitas bisnis, terutama proses-proses yang rentan terhadap interaksi dengan pihak eksternal.
3. Susun Kebijakan Anti Penyuapan
Berdasarkan hasil identifikasi risiko, perusahaan perlu menyusun kebijakan anti penyuapan secara tertulis. Kebijakan ini harus tegas, jelas, dan berlaku untuk seluruh elemen perusahaan, mulai dari level direksi hingga staf operasional.
4. Buat SOP Pencegahan
Untuk mendukung kebijakan yang sudah ditetapkan, perusahaan perlu membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus untuk pencegahan penyuapan.
5. Siapkan Program Pelatihan
Implementasi SMAP yang efektif harus didukung oleh peningkatan pemahaman dan kesadaran seluruh karyawan. Oleh karena itu, perusahaan perlu merancang program pelatihan rutin
6. Tentukan Sanksi Internal
Agar SMAP memiliki efek jera dan ditaati oleh seluruh pihak, penting untuk menetapkan sanksi tegas terhadap pelanggaran yang terjadi.
7. Legalitas dan Dokumentasi SMAP
Langkah terakhir adalah meresmikan dokumen SMAP secara legal dan administratif. Ini mencakup pengesahan dokumen dan pelampiran bukti pendukung.
Syarat Pembuatan Dokumen SMAP
Untuk mendapatkan dokumen SMAP berikut syarat-syarat yang harus dilengkapi :
- Akta pendirian / perubahan
- NIB
- NPWP
- KTP Direktur
- Sertifikat standar
- SBU (yang telah terbit)
- Kop perusahaan
- Logo perusahaan
- Struktur organisasi perusahaan
- Ttd direktur dan stempel
- Ttd seluruh struktur organisasi perusahaan
Cara Membuat Dokumen SMAP
Membuat dokumen SMAP bukan hanya menyusun kebijakan berkenaan dengan komitmen anti penyuapan, tetapi memastikan bahwa perusahaan Anda memiliki sistem yang terintegrasi, legal dan siap diaudit. Berikut langkah-langkah pembuatan dokumen SMAP melalui layanan kami :
1. Konsultasi Awal dan Pemetaan Kebutuhan
Langkah pertama adalah sesi konsultasi untuk memahami karakteristik usaha Anda, struktur organisasi, serta proses bisnis yang berjalan. Kami akan mengidentifikasi potensi risiko penyuapan berdasarkan jenis usaha dan struktur operasional perusahaan Anda.
2. Pengumpulan Dokumen Persyaratan
Setelah proses pemetaan, kami akan meminta Anda untuk melengkapi beberapa dokumen administratif sesuai dengan bahasan diatas sebagai bahan utama penyusunan dokumen SMAP.
3. Penyusunan Dokumen SMAP
Setelah dokumen lengkap, tim ahli kami akan mulai menyusun dokumen SMAP yang mencakup:
- Kebijakan Anti Penyuapan (ditandatangani direktur)
- Identifikasi Risiko Penyuapan (berdasarkan proses bisnis Anda)
- SOP Pelaporan & Audit untuk pengendalian dan deteksi dini
- Kode Etik Perusahaan
- Format Bukti Pelatihan & Sosialisasi
- Dokumen Sistem Whistleblowing (termasuk alur pelaporan)
- Formulir dan bukti legalitas dokumen
4. Revisi & Finalisasi
Setelah dokumen awal selesai, Anda akan menerima draf untuk direview. Jika ada bagian yang perlu disesuaikan, kami siap melakukan revisi hingga dokumen benar-benar sesuai dengan struktur dan budaya kerja perusahaan Anda.
5. Legalitas dan Pengesahan Dokumen
Kami akan membantu Anda dalam proses pengesahan dokumen SMAP. Setelah dokumen disahkan, kami akan menyerahkan dokumen lengkap yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dokumen SMAP siap digunakan untuk kelancaran bisnis konstruksi Anda.
Biaya Pembuatan dan Waktu Pemrosesan Dokumen SMAP
Kami memahami bahwa kecepatan dan efisiensi adalah kebutuhan utama dalam dunia usaha, terutama untuk memenuhi persyaratan legalitas dan standar sertifikasi. Oleh karena itu, layanan pembuatan Dokumen Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dari kami dirancang agar praktis, cepat, dan terjangkau—tanpa mengurangi kualitas dan kelengkapan dokumen.
Biaya pembuatan Dokumen SMAP berkisar Rp. 2.500.000,-
Dokumen SMAP akan selesai dalam waktu 2-3 hari kerja setelah semua dokumen persyaratan lengkap diterima. Dengan sistem kerja cepat dan tim khusus yang berpengalaman, kami memastikan proses berlangsung efisien tanpa mengorbankan kualitas isi dan legalitas.
Jika dibutuhkan dalam waktu lebih cepat (urgent), kami juga menyediakan opsi layanan prioritas dengan penjadwalan khusus.
Sulthanq | Jasa Pembuatan Dokumen SMAP Profesional
SulthanQ adalah penyedia jasa profesional dalam pembuatan Dokumen Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang disusun sesuai standar ISO 37001 dan kebutuhan tender proyek dan perpanjangan SBU. Kami membantu perusahaan menyusun dokumen yang mencakup kebijakan anti suap, identifikasi risiko, SOP pelaporan, hingga panduan whistleblowing system, secara lengkap dan siap digunakan.
Dengan pengalaman di bidang sertifikasi dan manajemen risiko, SulthanQ memastikan proses pembuatan dokumen SMAP berjalan cepat, akurat, dan legal. Hanya dalam 2–3 hari kerja, perusahaan Anda akan memiliki dokumen resmi yang ditandatangani direktur, lengkap dengan struktur organisasi, serta memenuhi syarat untuk audit dan verifikasi.
